Strukturasi pada Produksi & Distribusi Konten Lokal : Studi Ekonomi Politik Media pada Sistem Siaran Jaringan di Jawa Barat

Acara tersebut di selenggarakan untuk membahas tentang Ekspos Hasil Riset Tahun 2024 yang menekankan tentang Politik Penyiaran di Jawa Barat.

Bapak Ahsani Taqwin Aminuddin, M.I.Kom menjelaskakn bahwa program lokal adalah program siaran muatan lokal, yang mencakup jurnalistik, program siaran faktual dan program siaran dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta di kerjakan dan di produksi dengan sumber daya dan lembaga penyiaran di daerah setempat.

Apa itu Political Economy of Media dalam konteks produksi dan distribusi konten lokal, kajian ekonomi politik media tidak dapat di pisahkan dari pembahasan mengenai isu kepemilikan media, kebijakan dan regulasi, serta keberagaman informasi.

Tantangan yang di hadapi konten lokal sebesar 10%, yakni kualitas :

1. Kualitas dan relefasi konten yang hanya berfokus pada pasar nasional.
2. Pemusatan produksi media di Jakarta dapat mengabaikan keberagaman budaya lokal.
3. Pembagian sumber daya yang tidak adil menyebabkan stasiun lokal di daerah kesulitan bersaing dengan konten dari media nasional yang lebih besar.

Dari hasil penelitian tantangan Produksi dan Distribusi Konten Lokal Tantangan utama nya yakni:

• Pendanaan dana yang terbatas
• SDM yang terbatas.

Kesimpulan dari pembicaraan tersebut yakni sebagai berikut:

• Semua media berusaha mencapai syarat 10% konten lokal, namun cenderung formalitas.
• Banyak konten yang di klaim sebagai “konten lokal” justru di produksi di Jakarta dan hanya di kemas ulang untuk khayalak daerah.
• Faktor penghematan biaya produksi dan keterbatasan sumber daya di daerah.
• Praktek mengutamakan efisiensi ekonomi ketimbang keaslian budaya lokal.
• Hal ini berpotensi mempengaruhi indepedensi media dalam melaporkan isu isu lokal.

Dengan adanya kegiatan ini dapat memperluas pandangan para mahasiswa tentang konten lokal yang ada di Jawa Barat.

kekerasan berbasis gender, meningkatkan kemampuan dalam menciptakan ruang inklusif yang menghargai keberagaman, membentuk budaya kampus yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan HAM.

Kampus sebagai pusat pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang peduli terhadap keadilan sosial. Melalui prinsip HAMBG, perguruan tinggi dapat menjadi pelopor dalam mendorong regulasi internal yang mendukung inklusi sosial dan kesetaraan gender, Menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan, fasilitas, dan peluang karier di kampus, Memberikan pelatihan dan edukasi kepada mahasiswa dan staf untuk memahami serta mengaplikasikan nilai-nilai keadilan gender.